SISTEM POLITIK DAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI

Photo by Ming De Dong Huang on Unsplash

I. Relevansi Sistem Politik dan Kebijakan Komunikasi

Pengertian Sistem Politik

Sistem berasal dari bahasa latin systema yang artinya sebuah kesatuan yang terdiri atas komponen yang saling dihubungkan, secara luas merupakan kumpulan banyak komponen (subsistem) terikat. Sementara, politik merujuk pada fenomena yang mempunyai keterkaitan dengan hidup manusia sebagai makhluk sosial. 

Politik berasal dari bahasa yunani polis artinya negara-kota. Politik merupakan kegiatan yang pembuatan keputusan publik bersifat otoritatif dan koersif. Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, disimpulkan bahwa sistem politik mengarah pada tindakan kolektif seperangkat struktur politik fungsional (memiliki peran dan fungsi masing-masing) untuk mencapai tujuan negara.

Jenis Sistem Politik

1. Sistem Politik Otokrasi Tradisional

Sistem ini merupakan sistem politik yang masih didasari pada tradisi. Pemimpinnya disebut sebagai raja, sultan atau emi yang punya kekuasaan secara nyata, bukan hanya pemimpin simbolis. Kebijakan dalam sistem politik ini adalah rakyat mengakui dan menaati kewenangan otokrat karena merupakan tradisi turun-temurun. Contoh: Brunei Darussalam.

2. Sistem Politik Totaliter

Menurut Ridgewell (1970:30), totalitarianisme merupakan paham negara hanya dipimpin satu pemimpin yang otoriter atau satu partai tunggal. Sistem ini biasanya berbentuk rezim otokrasi (paham komunis atau fasis). Kebijakan dalam sistem ini adalah aspek tentang kehidupan bernegara antara pemerintah dan masyarakat dikendalikan penguasa. Contoh: Korea Utara.

3. Sistem Politik Otoriter

Dalam sistem ini, rakyat tidak diperbolehkan ikut campur urusan politik. Perbedaan otoriter dan totaliter terletak pada kontrol kuasa yang dipegang. Kebijakan dalam sistem ini yaitu tidak adanya kebebasan mengutarakan pendapat karena adanya pembatasan. Contoh: Iran

4. Sistem Politik Oligarki

Sistem ini dilandasi pada kekuasaan negara dikuasai oleh golongan elit. Kebijakan dalam sistem ini yaitu mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan publik hanya dalam lingkaran mereka sendiri. Contoh: Russia

5. Sistem Politik Liberal

Ciri sistem ini adalah munculnya tawar-menawar yang antara warganegara dan pemerintahnya untuk menentukan nasib tujuan negara. Kebijakan dalam sistem ini yaitu mengusahakan kebebasan dan individualisme dalam masyarakat dan berusaha mengurangi kesenjangan bidang ekonomi. Contoh: Amerika Serikat

6. Sistem Politik Demokrasi

Setiap orang yang terlibat memiliki persamaan dan kebebasan berpolitik. Kebijakan dalam sistem ini yakni bentuk pemerintahan dan cara hidup tidak terlalu ideal dan tidak terlalu buruk namun cocok dengan kehidupan masyarakat dan dinikmati masyarakat. Contoh: Indonesia

Pengertian Kebijakan Komunikasi

Kebijakan berasal dari kata bijak yang bermakna menggunakan akal dalam setiap tindakan. Sedangkan, komunikasi merupakan proses pertukaran pikiran atau pesan oleh komunikator terhadap komunikan dengan lambang-lambang yang memiliki makna tertentu. Maka, kebijakan Komunikasi dimaknai sebagai sekumpulan prinsip/aturan ide dan pedoman yang dibangun secara khusus dan bertujuan untuk mengkoordinasi kegiatan dalam ranah komunikasi

Dinamika Kebijakan Komunikasi di Indonesia

1. Masa Orde Lama (Demokrasi Liberal)

Berlangsung pada tahun 1950-1955 yang berdampak pada sistem pemerintah serta pers di Indonesia yang dimana terdapat kebebasan sehingga didominasi oleh orang-orang yang berkepentingan, salah satunya pers digunakan sebagai alat komunikasi partai politik.

 

2. Masa Orde Baru

Media digunakan sebagai kepentingan legitimasi kekuasaan dari berbagai regulasi. Ada tiga cara pada orde baru untuk mengontrol media penyiaran. Pertama, TVRI dan RRI diseleksi oleh pemerintah. Kedua, radio serta siaran televisi milik swasta wajib me-relay siaran dari TVRI dan RRI terutama pada berita. Ketiga, izin frekuensi radio dan siaran televisi dikuasai oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia dan peraturan nasional.

 

3. Masa Setelah Reformasi

Pada masa ini perlu adanya pengaturan kebijakan komunikasi dalam bentuk regulasi penyiaran. Regulasi sangat dibutuhkan untuk menuntaskan masalah pengelolaan kebijakan komunikasi oleh pemerintah yang semakin otoriter. Perlu adanya kebijakan agar bisa mengakomodir permasalahan komunikasi pada masa Orde Baru. Pada masa ini kesuksesan dapat muncul saat bisa menciptakan komunikasi yang baik yang muncul karena Komisi Penyiaran Indonesia.

4. Masa Demokrasi Pancasila

Pada masa ini pers dijamin agar pelaksanaannya bisa demokratis yang dimana adanya perlindungan terhadap kepentingan publik, pluralitas, serta kompetisi yang setara antara sesama institusi penyiaran.

Relevansi Sistem Politik dan Kebijakan

Segala bentuk dan hasil interaksi antara pemerintah dengan rakyatnya merupakan bagian dari sistem politik. Saat suatu sistem politik berjalan dengan semestinya, maka menggambarkan bagaimana kebijakan komunikasinya akan berjalan. 

Dalam ranah komunikasi, media massa menjadi jembatan antara sistem politik dengan kebijakan komunikasi. Dengan kecepatan untuk menyebarkan sebuah informasi, media massa dapat dengan cepat dikendalikan oleh siapapun.

II. Ragam Perspektif Ilmu Politik Tentang Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan mengenai kode etik yang dilaksanakan oleh para pembuatnya. Kebijakan juga biasanya digunakan untuk menyeleksi serta menunjukan pilihan terpenting untuk bisa mempertahankan hidup. 

Kebijakan komunikasi mempunyai 3 bagian terpenting, seperti konteks yang berarti hubungan kebijakan komunikasi dengan politik ekonomi, lalu domain atau ranah kebijakan komunikasi yang merupakan kandungan nilai seperti globalisasi, global, serta ekonomi, dan paradigma yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan. 

Pada analisis implementasi terdapat dua perspektif, yaitu perspektif administrasi publik yang dimana pada awalnya dipandang sebagai implementasi yang efisien dan penelitian ini berakhir pada saat perang dunia kedua, lalu perspektif yang kedua ialah perspektif ilmu politik adanya penekanan pada antara tujuan dari kebijakan tersebut. 

Tiga perspektif dunia politik:

1. Perspektif dominasi dan keuntungan

Pada perspektif ini terdapat aktor yang dipengaruhi oleh kelas ekonomi yang dimana dikuasai oleh kaum yang mempunyai modal. Isu tersebut berkaitan dengan adanya ketergantungan serta eksploitasi. 

2. Perspektif kekuasaan dan keamanan

Para pembuat kebijakan merupakan para pemerintah dan acuan dari pembentukan tersebut dilihat dari banyaknya kepentingan nasional serta kompetitif. 

3. Perspektif interdependensi dan relasi tradisional 

Kebijakan dibuat oleh negara serta non negara dan isu yang digunakan juga diambil dari permasalahan global. Lalu, kebijakan yang tercipta itu berupa aturan perilaku dalam masyarakat polyarchal. 

III. Dimensi dan Karakter Kebijakan Komunikasi

Kebijakan komunikasi dapat diberikan setelah sistem komunikasi diciptakan oleh pemerintah. Fungsi serta regulasi sangat dibutuhkan untuk bisa menjalankan kebijakan komunikasi tersebut. 

Terdapat tiga dimensi pada pembangunan kebijakan komunikasi, yaitu: 

1. Dimensi transmisi yang mempunyai tujuan agar kebijakan bisa disampaikan kepada pihak-pihak berkepentingan.

2. Dimensi kejelasan dengan tujuan kebijakan tersebut bisa disosialisasikan kepada yang berkepentingan dengan jelas sehingga kebijakan bisa berjalan dengan baik dan penuh dengan dukungan dari berbagai pihak.

3. Dimensi konsistensi yang bertujuan supaya kebijakan yang sudah dibuat tidak salah diartikan kebenarannya.