SISTEM POLITIK DAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI
Photo by Ming De Dong Huang on Unsplash |
I. Relevansi Sistem Politik dan Kebijakan Komunikasi
Pengertian Sistem Politik
Sistem berasal dari bahasa latin systema yang artinya sebuah kesatuan yang
terdiri atas komponen yang saling dihubungkan, secara luas merupakan
kumpulan banyak komponen (subsistem) terikat. Sementara, politik merujuk
pada fenomena yang mempunyai keterkaitan dengan hidup manusia sebagai
makhluk sosial.
Politik berasal dari bahasa yunani polis artinya negara-kota.
Politik merupakan kegiatan yang pembuatan keputusan publik bersifat
otoritatif dan koersif. Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, disimpulkan
bahwa sistem politik mengarah pada tindakan kolektif seperangkat struktur
politik fungsional (memiliki peran dan fungsi masing-masing) untuk mencapai
tujuan negara.
Jenis Sistem Politik
1. Sistem Politik Otokrasi Tradisional
Sistem ini merupakan sistem politik yang masih didasari pada
tradisi. Pemimpinnya disebut sebagai raja, sultan atau emi yang punya
kekuasaan secara nyata, bukan hanya pemimpin simbolis. Kebijakan
dalam sistem politik ini adalah rakyat mengakui dan menaati
kewenangan otokrat karena merupakan tradisi turun-temurun. Contoh:
Brunei Darussalam.
2. Sistem Politik Totaliter
Menurut Ridgewell (1970:30), totalitarianisme merupakan
paham negara hanya dipimpin satu pemimpin yang otoriter atau satu
partai tunggal. Sistem ini biasanya berbentuk rezim otokrasi (paham
komunis atau fasis). Kebijakan dalam sistem ini adalah aspek tentang
kehidupan bernegara antara pemerintah dan masyarakat dikendalikan
penguasa. Contoh: Korea Utara.
3. Sistem Politik Otoriter
Dalam sistem ini, rakyat tidak diperbolehkan ikut campur
urusan politik. Perbedaan otoriter dan totaliter terletak pada kontrol
kuasa yang dipegang. Kebijakan dalam sistem ini yaitu tidak adanya
kebebasan mengutarakan pendapat karena adanya pembatasan.
Contoh: Iran
4. Sistem Politik Oligarki
Sistem ini dilandasi pada kekuasaan negara dikuasai oleh
golongan elit. Kebijakan dalam sistem ini yaitu mengambil keputusan
yang menyangkut kepentingan publik hanya dalam lingkaran mereka
sendiri. Contoh: Russia
5. Sistem Politik Liberal
Ciri sistem ini adalah munculnya tawar-menawar yang antara
warganegara dan pemerintahnya untuk menentukan nasib tujuan
negara. Kebijakan dalam sistem ini yaitu mengusahakan kebebasan
dan individualisme dalam masyarakat dan berusaha mengurangi
kesenjangan bidang ekonomi. Contoh: Amerika Serikat
6. Sistem Politik Demokrasi
Setiap orang yang terlibat memiliki persamaan dan kebebasan
berpolitik. Kebijakan dalam sistem ini yakni bentuk pemerintahan dan
cara hidup tidak terlalu ideal dan tidak terlalu buruk namun cocok
dengan kehidupan masyarakat dan dinikmati masyarakat. Contoh:
Indonesia
Pengertian Kebijakan Komunikasi
Kebijakan berasal dari kata bijak yang bermakna menggunakan akal
dalam setiap tindakan. Sedangkan, komunikasi merupakan proses pertukaran
pikiran atau pesan oleh komunikator terhadap komunikan dengan
lambang-lambang yang memiliki makna tertentu. Maka, kebijakan
Komunikasi dimaknai sebagai sekumpulan prinsip/aturan ide dan pedoman
yang dibangun secara khusus dan bertujuan untuk mengkoordinasi kegiatan
dalam ranah komunikasi
Dinamika Kebijakan Komunikasi di Indonesia
1. Masa Orde Lama (Demokrasi Liberal)
Berlangsung pada tahun 1950-1955 yang berdampak pada sistem
pemerintah serta pers di Indonesia yang dimana terdapat kebebasan
sehingga didominasi oleh orang-orang yang berkepentingan, salah
satunya pers digunakan sebagai alat komunikasi partai politik.
2. Masa Orde Baru
Media digunakan sebagai kepentingan legitimasi kekuasaan dari
berbagai regulasi. Ada tiga cara pada orde baru untuk mengontrol
media penyiaran. Pertama, TVRI dan RRI diseleksi oleh pemerintah.
Kedua, radio serta siaran televisi milik swasta wajib me-relay siaran
dari TVRI dan RRI terutama pada berita. Ketiga, izin frekuensi radio
dan siaran televisi dikuasai oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan
bagian dari pelanggaran hak asasi manusia dan peraturan nasional.
3. Masa Setelah Reformasi
Pada masa ini perlu adanya pengaturan kebijakan komunikasi dalam
bentuk regulasi penyiaran. Regulasi sangat dibutuhkan untuk
menuntaskan masalah pengelolaan kebijakan komunikasi oleh
pemerintah yang semakin otoriter. Perlu adanya kebijakan agar bisa
mengakomodir permasalahan komunikasi pada masa Orde Baru. Pada
masa ini kesuksesan dapat muncul saat bisa menciptakan komunikasi
yang baik yang muncul karena Komisi Penyiaran Indonesia.
4. Masa Demokrasi Pancasila
Pada masa ini pers dijamin agar pelaksanaannya bisa demokratis yang
dimana adanya perlindungan terhadap kepentingan publik, pluralitas,
serta kompetisi yang setara antara sesama institusi penyiaran.
Relevansi Sistem Politik dan Kebijakan
Segala bentuk dan hasil interaksi antara pemerintah dengan rakyatnya
merupakan bagian dari sistem politik. Saat suatu sistem politik berjalan
dengan semestinya, maka menggambarkan bagaimana kebijakan
komunikasinya akan berjalan.
Dalam ranah komunikasi, media massa menjadi
jembatan antara sistem politik dengan kebijakan komunikasi. Dengan
kecepatan untuk menyebarkan sebuah informasi, media massa dapat dengan
cepat dikendalikan oleh siapapun.
II. Ragam Perspektif Ilmu Politik Tentang Kebijakan
Kebijakan merupakan ketentuan mengenai kode etik yang dilaksanakan oleh
para pembuatnya. Kebijakan juga biasanya digunakan untuk menyeleksi serta
menunjukan pilihan terpenting untuk bisa mempertahankan hidup.
Kebijakan
komunikasi mempunyai 3 bagian terpenting, seperti konteks yang berarti hubungan
kebijakan komunikasi dengan politik ekonomi, lalu domain atau ranah kebijakan
komunikasi yang merupakan kandungan nilai seperti globalisasi, global, serta
ekonomi, dan paradigma yang merupakan tujuan dari suatu kebijakan.
Pada analisis
implementasi terdapat dua perspektif, yaitu perspektif administrasi publik yang
dimana pada awalnya dipandang sebagai implementasi yang efisien dan penelitian ini
berakhir pada saat perang dunia kedua, lalu perspektif yang kedua ialah perspektif
ilmu politik adanya penekanan pada antara tujuan dari kebijakan tersebut.
Tiga
perspektif dunia politik:
1. Perspektif dominasi dan keuntungan
Pada perspektif ini terdapat aktor yang dipengaruhi oleh kelas ekonomi yang
dimana dikuasai oleh kaum yang mempunyai modal. Isu tersebut berkaitan
dengan adanya ketergantungan serta eksploitasi.
2. Perspektif kekuasaan dan keamanan
Para pembuat kebijakan merupakan para pemerintah dan acuan dari
pembentukan tersebut dilihat dari banyaknya kepentingan nasional serta
kompetitif.
3. Perspektif interdependensi dan relasi tradisional
Kebijakan dibuat oleh negara serta non negara dan isu yang digunakan juga
diambil dari permasalahan global. Lalu, kebijakan yang tercipta itu berupa
aturan perilaku dalam masyarakat polyarchal.
III. Dimensi dan Karakter Kebijakan Komunikasi
Kebijakan komunikasi dapat diberikan setelah sistem komunikasi diciptakan
oleh pemerintah. Fungsi serta regulasi sangat dibutuhkan untuk bisa
menjalankan kebijakan komunikasi tersebut.
Terdapat tiga dimensi pada
pembangunan kebijakan komunikasi, yaitu:
1. Dimensi transmisi yang
mempunyai tujuan agar kebijakan bisa disampaikan kepada pihak-pihak
berkepentingan.
2. Dimensi kejelasan dengan tujuan kebijakan tersebut
bisa disosialisasikan kepada yang berkepentingan dengan jelas sehingga
kebijakan bisa berjalan dengan baik dan penuh dengan dukungan dari berbagai
pihak.
3. Dimensi konsistensi yang bertujuan
supaya kebijakan yang sudah dibuat tidak salah diartikan kebenarannya.
penjelasannya sangat baikk. Terima kasihh
BalasHapusTerima kasih kembali. Semoga bermanfaat
Hapusmateri yang bermanfaat, sangat membantu dengan penjelasannya
HapusTerima kasih yaa
Hapusmaterinya jelas. makasih banyak
BalasHapus