Kebijakan, Hukum, dan Regulasi di Bidang Media Baru I: Perlindungan Data Pribadi

 

Photo by Franck on Unsplash

A. Pendahuluan

        Teknologi informasi pada saat ini telah mampu untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, penganalisaan dan pembagian data. Dari perkembangan sistem informasi dan komunikasi elektronik ini juga membuat munculnya satu isu penting yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang mulai menguat seiring dengan peningkatan jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi yang merupakan suatu gagasan dimana untuk menjaga integritas dan martabat individu. 

 

B. Data Pribadi

Data pribadi dalam RUU Perlindungan data pribadi Tahun 2020 Pasal Ayat 1 menjelaskan bahwa data pribadi merupakan data yang dimiliki oleh seseorang baik teridentifikasi maupun tidak, serta menggunakan sistem secara langsung baik elektronik maupun nonelektronik. Kominfo No. 20 Tahun 2016 Pasal 1 juga menjelaskan bahwa data pribadi harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya.

1.  Perlindungan Data Pribadi di Dunia 

        Negara yang pertama kali mempunyai UU Perlindungan data adalah negara bagian Hessen di Jerman (1970), lalu ada negara Swedia (1973), Amerika Serikat (1974) dan Inggris (1984).

-  Perlindungan Hukum Data Pribadi di Uni Eropa: Dalam Uni Eropa terdapat hukum yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Disetujui secara formal pada 24 Oktober 1995 dan mulai dijalankan secara efektif pada tahun 1998. Seiring dengan perkembangan Uni Eropa mengesahkan General Data Protection Regulation 679/2016 yang mana memuat tentang pengaturan lebih lanjut tentang perlindungan akan data pribadi dan GDPR ini mengatur perlindungan data pribadi secara umum. Mereka juga mempunyai prinsip yang berhubungan dengan pengelolaan data pribadi.

- Perlindungan Hukum Data Pribadi di Inggris: Undang-Undang Perlindungan Data di Inggris telah berjalan secara efektif mulai tanggal 1 Maret 2000. Undang-Undang tersebut dibuat untuk menjaga sistem keseimbangan antara hak dari setiap orang dan kemampuan pihak lain dalam memproses data tentang mereka.

-  Perlindungan Hukum Data Pribadi di Jepang: Sejak tahun 2002 epang juga mempunyai hukum terkait dengan perlindungan data pribadi. Jepang mempunyai DPA (Data Protection Art) yang kemudian diberi nama PPC (The Personal Information Commission). 

- Perlindungan Hukum Data Pribadi di Korea Selatan: PIPA atau Personal Information Protection ada sejak tahun 2011 yang berguna untuk menjaga data pribadi oleh negara Korea Selatan. 

- Perlindungan Hukum Data Pribadi di Singapura: PDPA (Personal Data Protection Act) merupakan milik dari Singapura dan sudah ada dari tahun 2011 dan mulai berjalan efektif di tahun 2014

2. Jenis-Jenis Data Pribadi yang dilindungi

        Pada saat ini Indonesia telah mempunyai Rancangan Undang-Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi ini juga terdiri atas dua jenis seperti yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020 Bab II pasal 3 Ayat yang mengatakan bahwa Data Pribadi terdiri atas data Pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Pada ayat 2 jenis-jenis data bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi untuk mengidentifikasikan seseorang. Lalu, pada ayat 3 menjelaskan tentang jenis data yang bersifat spesifik seperti data informasi kesehatan sampai dengan data keuangan pribadi. 

C. Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

        Pada saat ini Indonesia telah mempunyai Rancangan Undang-Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi ini juga terdiri atas dua jenis seperti yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020 Bab II pasal 3 Ayat yang mengatakan bahwa Data Pribadi terdiri atas data Pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Pada ayat 2 jenis-jenis data bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi untuk mengidentifikasikan seseorang. Lalu, pada ayat 3 menjelaskan tentang jenis data yang bersifat spesifik seperti data informasi kesehatan sampai dengan data keuangan pribadi. 

D. Pihak yang Turut Andil dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi

1) Pemerintah: pemerintah bekerjasama dengan DPR untuk membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum

2) Pengendali Data Pribadi: pihak-pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan terhadap data pribadi 

3) Pemilik Data Pribadi

4) Penegak Hukum

E. Alasan Data Pribadi Perlu Dilindungi

1) Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, 

2) Menjauhi potensi adanya penipuan, 

3) Menghindari potensi adanya pencemaran nama baik, 

4) Hak kendali atas data pribadi.

F. Perbedaan Data Pribadi dengan Data Publik

1) Berdasarkan sifat: Informasi privat tertutup sedangkan informasi publik terbuka 

2) Berdasarkan isi: Informasi privat berisi informasi pribadi, informasi publik berisi kepentingan publik 

3) Berdasarkan pengelolaannya: Informasi privat dikelola oleh badan privat (perusahaan,individu,dl) sedangkan informasi publik dikelola oleh badan publik seperti pemerintahan 

4) Berdasarkan penggunaannya: Informasi privat digunakan oleh orang orang yang mempunyai ijin, informasi publik digunakan oleh semua orang

G.  Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

        Terdapat larangan dalam penggunaan data pribadi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020 Bab VIII Pasal 51 Ayat (1), (2) dan (3). Pasal 52 pada Ayat (1) dan (2) melarang setiap orang untuk memalsukan data pribadi dan melarang setiap orang untuk menjual atau membeli data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Hukumonline.com, 2020). Dalam RUU PDP Tahun 2020 juga mengatur tentang ketentuan hukuman pidana bagi yang melanggar perlindungan data pribadi yaitu pada Bab XIII Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64, keempatnya mengatur semua hal mengenai tindak pidana hukuman yang dijatuhi kepada pelaku pelanggaran perlindungan data pribadi (Hukumonline.com, 2020). 

        Perlindungan Data Pribadi baru tercantum dalam Peraturan Pemerintah Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. RUU PDP hingga saat ini masih belum juga disahkan. sehingga Hukum perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih dilihat dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.

H.  Lanskap Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (menjadi UU Perbankan) Mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam Pasal 1 Ayat 28 dan pasal 40 Ayat (1). Melalui Pasal tersebut maka Bank memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh informasi atau data milik nasabah. Pengecualian diberikan untuk beberapa kepentingan seperti masalah perpajakan atas permintaan dari Menkeu, masalah penyelesaian piutang bank yang akan diserahkan pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, kemudian kepentingan peradilan pidana, dan penyerahan kepada ahli waris sah. 

- UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam Pasal 42 Ayat (1). UU Telekomunikasi ini juga mengatur tentang sanksi pidana bagi para pelaku penyalahgunaan dari informasi yang bersifat pribadi tersebut, yang terdapat dalam Pasal 57 (Kusnadi & Wijaya, 2021). 

- UU No, 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (menjadi UU KIP) Dalam UU KIP juga terdapat upaya perlindungan data pribadi di kalangan publik. Hal ini terdapat pada Pasal 6 ayat (3) 

- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (menjadi UU Kesehatan) Dalam bidang kesehatan tentunya data pribadi juga diperlukan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan seperti data milik pasien dan bersifat sensitif. Hal ini diwujudkan dalam Pasal 57 ayat (1). Terdapat pengecualian pada pasal ini yang tertera lanjut pada Pasal 57 ayat (2) yaitu mengenai hak atas rahasia informasi atau data pribadi pada pelayanan kesehatan. 

- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (menjadi UU AK) Dalam UU tentang Administrasi Kependudukan terdapat pengertian mengenai data pribadi pada Pasal 1 No. 22 yang berbunyi 

- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (menjadi UU ITE) Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat perlindungan data pribadi yang tertera pada Pasal 26 Ayat (1). UU ITE ini juga mengatur mengenai larangan pada bidang informasi elektronik yang berada pada Pasal 27 hingga Pasal 37. 

- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( menjadi UU PK) Dalam UU Perlindungan Konsumen tertera pada Pasal 2 yang secara jelas mengatur perlindungan konsumen. Pada UU ini tidak dijelaskan secara jelas yang harus didapatkan dan perlindungan apa yang diperoleh konsumen.UU Perlindungan Konsumen ini masih sangat lemah mengenai perlindungan data pribadi konsumen karena tidak tegas menyatakan dan mengatur hal tersebut. 

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Dalam UU HAM ada beberapa pasal yang menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara yaitu pada Pasal 14 Ayat (2), Pasal 29 (1) dan Pasal 31.