DIMENSI KEBIJAKAN

Photo by Tingey Injury Law Firm on Unsplash

 Pengertian Analisis Kebijakan

1. Simatupang (2020): Sebuah kegiatan yang menyatukan berbagai macam informasi dan juga hasil penelitian, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selaras dan berlandaskan pada kaidah ilmiah.
2. Winarno (2007): Berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi mengenai penyebab dan konsekuensi kebijakan publik, serta dapat digunakan untuk menganalisis pembentukan substansi dan dampak dari suatu kebijakan tertentu.

6 Model Perumusan Kebijakan 

1. Model Sistem

Asumsi: Pembentukan kebijakan didalamnya terjadi interaksi terbuka dan dinamis antara pembentuk kebijakan dengan lingkungannya.

2. Model Rasional Komprehensif

Gagasan: Pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang ada.

3. Model Kepuasan

Dasar: Premis bahwa kualitas yang memuaskan adalah kualitas yang terbaik. Para pembuat keputusan akan memilih alternatif yang memuaskan tujuan tujuan daripada mencari alternatif yang dapat mencarikan solusi optimal terhadap situasi itu sendiri. Kekuatan utama: Pandangan realistik dan didasarkan pada aspek sosiopsikologis dari teori organisasi.

4. Model Penambahan (The Incremental Model)

Kritik terhadap model rasional komprehensif. Para pembuat kebijakan ini tidak pernah melakukan proses yang disyaratkan oleh pendekatan rasional komprehensif. Karena tidak memiliki cukup waktu, biaya, dan  intelektual. Mempertahankan hasil pendekatan ini untuk menghindari konflik.

5. Model Pengamatan Campuran (Mixed Scanning)

Upaya penggabungan model rasional komprehensif dengan model penambahan. Model ini diibaratkan dengan 2 lensa kamera yaitu wide angle (melihat keseluruhan) dan zoom (Melihat detail).

6. Model Kualitatif Optimal

Dibentuk untuk mempelajari kebijakan publik dan mencoba menganalisa karakteristik utama kebijakan publik itu sendiri. Caranya adalah dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan model pembentukan kebijakan normatif yang ada.

Tahap Perumusan Kebijakan

1. Tahap Pertama: Perumusan Masalah

Merupakan langkah paling dasar dalam tahap untuk merumuskan suatu kebijakan. Dimulai dengan mengenali masalah-masalah publik dan mendefinisikannya dengan baik sehingga akan membentuk sebuah kebijakan yang baik. Memuaskan atau tidaknya suatu kebijakan akan ditentukan dengan bagaimana ketepatan sebuah masalah dirumuskan.

2. Tahap Kedua: Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah akan masuk ke tahap ini. 
Syarat masuk ke Agenda Kebijakan:

• Berdasarkan tingkat urgensi
• Dampak bagi masyarakat

3. Tahap Ketiga: Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Alternatif ini berasal dari usulan presiden, ataupun para menteri yang terlibat

4. Tahap Keempat: Tahap Penetapan Kebijakan 

Menetapkan kebijakan tersebut sehingga terdapat kekuatan hukum yang mengikat. Dapat berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, dan lain-lain

Aktor Resmi

1. Badan-badan Administrasi (Agen-agen pemerintah)

Kerumitan administrasi di Indonesia menjadi faktor yang penting kurangnya keefektifan implementasi kebijakan publik. Badan administrasi ini menjadi sumber utama pembuatan undang-undang dalam sistem politik.

2. Presiden (Kepala Eksekutif)

Berperan penting dalam perumusan kebijakan. Keterlibatannya dapat dilihat dari komisi-komisi presidensial maupun dalam rapat kabinet. Presiden juga membentuk kelompok atau komisi penasihat yang terdiri dari warga negara swasta ataupun pejabat untuk menyelidiki kebijakan dan mengembangkan suatu usulan kebijakan. 

3. Lembaga Yudikatif

Kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan yang diambil oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jika nantinya bertentangan dengan konstitusi negara, maka lembaga yudikatif berhak tidak mengesahkan peraturan atau undang undang yang ditetapkan.

4. Lembaga Legislatif

Bersama Eksekutif memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan. Setiap undang undang yang menyangkut persoalan-persoalan publik, harus mendapatkan persetujuan lembaga legislatif.

Aktor Tidak Resmi

1. Partai Politik

Mengubah tuntutan tertentu menjadi alternatif kebijakan.

2. Warga Indonesia

Warga negara memiliki hak untuk bisa didengar dan para pejabat memiliki tugas untuk bisa mendengar suara rakyat. 

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan suatu organisasi pemerintahan dan swasta secara individu ataupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan. Implementasi menghubungkan tujuan kebijakan dan relasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. 

Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, terdapat 3 aspek: 

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya

2. Kelancaran rutinitas dan tidak ada masalah

3. Pelaksanaan dan dampak semua program terarah

Variabel bebas yang menghubungkan kebijakan dengan prestasi kerja menurut Van Meter & Van Horn:

• Ukuran dan tujuan kebijakan
• Untuk menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh dan menjadi bukti yang dapat diukur
• Sumber Kebijakan.
• Mencakup dana dan gorongan yang memperlancar implementasi
• Karakteristik badan/instansi pelaksana.
• Karakteristik badan pelaksana tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma & pola hubungan yang terjadi berulang dalam badan-badan eksekutif yang punya hubungan, dengan menjalankan kebijakan.
• Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana.
• Dalam meneruskan pesan-pesan ke dalam organisasi, para komunikator bisa saja melakukan miskomunikasi/menyimpang. Oleh karena itu, peluang implementasi yang efektif ditentukan kejelasan ukuran dan tujuan yang dilihat dari ketepatan dan konsistensi komunikasi.
• Kecenderungan pelaksana.
• Intensitas kecenderungan pelaksana mempengaruhi kebijakan
• Kondisi ekonomi, sosial, politik.
• ekonomi, sosial dan politik berdampak pada kebijakan publik.

Jenis Level Kebijakan

Terdapat tiga tingkatan ataupun level menurut Bromley, yaitu:

1. Policy Level 

Kebijakan publik yang para pihaknya ikut serta dalam melakukan penyusunan kebijakan publik.

2. Organization Level

Organization Level merupakan bagian dari tingkat kedua dari kebijakan publik setelah tingkat pertama yaitu policy level, salah satu contoh pada tingkat kedua ini ialah peraturan pemerintah. 

3. Operational Level

Pada tingkat ketiga ini merupakan tingkat kebijakan yang dimana para anggotanya melakukan implementasi kepada kebijakan sebelumnya yang sudah dilakukan pada dua tingkat sebelumnya, yaitu Policy Level dan Organization Level.

Karakteristik

1. Kebijakan: Pada kebijakan ini merupakan bagian dari memecahkan suatu masalah sosial bagi kepentingan masyarakat berdasarkan pada keadilan dan kesejahteraan. Sedangkan kebijakan publik merupakan kebijakan yang diusulkan untuk memanfaatkan potensi serta pengatasi suatu hambatan.
2. Hukum: memiliki aturan untuk menjaga dan membatasi serta melarang agar bisa menciptakan adanya ketertiban publik. Hukum biasanya mencangkup hukup pidana, perdata, tata negara dan hukum khusus.
3. Regulasi: Kebijakan informal yang diterapkan dan diserahkan kepada pelaku usaha dan para lembaga bisnis (Nugroho, 2013).
4. Karakteristik Pedoman Teknis: 

• Kaidahnya bersifat Teknis
• Berisi kriteria dan persyaratan yang dilakukan dalam menjalankan suatu hal
• Suatu pedoman yang harus dijalankan

 

Perbedaan Kebijakan dan Regulasi

Secara sederhana hubungan antara kebijakan publik dengan regulasi yaitu:

Kebijakan publik secara garis besar, merupakan nilai maupun suatu arahan yang diterapkan pemerintah dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur serta mengelola tatanan sosial agar pelaksanaan urusan negara dapat berjalan baik. Sementara itu, regulasi merupakan produk hukum yang berisi aturan dan sanksi secara tertulis, yang mengikat guna merealisasikan/melaksanakan kebijakan publik. 

Selama ini, kebijakan dan regulasi sering kali dianggap sebagai suatu yang sama atau  identik, namun nyatanya kedua hal ini merupakan hal yang berbeda tergantung kontksnya. Ada yang hanya kebijakan saja dan ada pula yang kebijakan diikuti oleh regulasi.